• Minggu, 29 Januari 2023

Anggota DPR RI Sesalkan Biaya Haji 2023 Diusulkan Naik 69 Juta Oleh Kemnetrian Agama

- Selasa, 24 Januari 2023 | 20:30 WIB
Anggota DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Dauly (dpr.go.id/Munchen/nr)
Anggota DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Dauly (dpr.go.id/Munchen/nr)

Jakarta, WartaFavorit.com - Tak hanya bagi jamaah calon haji, usulan kenaikan biaya haji 2023 yang mencapai 69,1 juta rupiah ternyata juga disesalkan oleh para anggota DPR RI.
Kepada media resmi DPR RI, Parlementaria, Saleh Partaonan Dauly menilai kenaikan biaya haji 2023 yang diusulkan kementrian agama terlalu tinggi.
Anggota DPR RI itu mendesak Kementerian Agama agar mempertimbangkan kembali usulan kenaikan biaya haji 2023.

Baca Juga: Bela Diri, Kuat Ma'ruf Bacakan Ayat Alquran Di Depan Majelis Hakim
"Apalagi besaran kenaikan mencapai hampir 30 juta rupiah per jamaah.Usulan kenaikan itu terlalu tinggi. Pasti memberatkan. Dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, BPIH Indonesia mestinya tidak perlu naik. Kemenag harus menghitung lagi secara rinci structure cost BPIH. Penghematan bisa dilakukan di setiap rincian stucture cost tersebut," tulis Saleh Partaonan Dauly.
Saleh menjelaskan, jamaah reguler berjumlah 203.320 orang.
Jika ada kenaikan 30 juta seperti usulan Kemenag, maka uang jamaah yang akan terkumpul adalah sebesar Rp14,06 triliun lebih.

Baca Juga: Biaya Haji 2023 Naik 69 Juta, Warga Minta Menteri Agama Lihat Kondisi Ekonomi Mayoritas Para Calon Haji
Kemudian, ditambah lagi dari manfaat dana haji yang dikelola BPKH sebesar Rp5,9 Triliun, sehingga total uang jemaah yang dipakai mencapai Rp20 Triliun lebih per tahun.
"Sementara itu, ada lagi biaya penyelenggaraan haji dari APBN Kemenag sebesar Rp1,27 triliun dan Kemenkes sebesar 283 M," tutur Saleh.
Soleh menyebut, berdasarkan pemetaan penggunaan anggaran dan juga situasi terkini masyarakat, usulan kenaikan BPIH 2023 dinilai sangat tidak bijak dengan berbagai alasan.

Baca Juga: Wisata Ke Pulau Gili Noko, Segini Biaya Yang Harus Disiapkan
Pertama, pandemi Covid-19 di Indonesia baru landai dan mereda. Masyarakat masih berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian mereka. Karena itu, jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup tinggi, tentulah itu sangat memberatkan.
Kedua, saat ini sudah ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang mengelola keuangan haji.
Kehadiran badan ini semestinya dapat meningkatkan nilai manfaat dana simpanan jamaah. Semakin tinggi nilai manfaat yang diperoleh, tentu akan semakin meringankan beban jamaah untuk menutupi ongkos haji.

Baca Juga: Kamu wajib coba, 3 Kuliner Legendaris di Jombang Yang Rame Pengunjung
Politisi dari Fraksi PAN ini menilai, BPKH kelihatan belum menunjukkan prestasi memadai.
Pengelolaan simpanan jamaah, tidak jauh beda dengan sebelum badan ini ada.
"Wajar saja kalau ada yang mempertanyakan pengelolaan keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini," sambungnya.
Ketiga, kalau tetap dinaikkan, Saleh mengaku khawatir akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrasturuktur. Asumsi itu menurutnya kurang baik didengar.

Baca Juga: Banyak Dipakai di Restoran Mahal, Sendok dan Garpu Berbahan Bambu itu Ternyata Dari Jombang
Sebab, pengelolaan keuangan haji semestinya sudah semakin terbuka dan profesional. "Di medsos, sudah banyak yang bicara begitu. Katanya, ongkos haji dipakai untuk infrastruktur. Semestinya, BPKH dan kemenag menjawab dan memberikan klarifikasi. Biar jelas dan semakin transparan," katanya.
Terakhir, Saleh menilai tidak bijak jika kenaikan ongkos haji dilakukan di saat masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi, apalagi diketahui bahwa selama periode pertama dan keduanya, Jokowi selalu berorientasi pada upaya meringankan beban masyarakat, termasuk dalam hal BPIH ini. "Saya yakin Jokowi juga ingin agar masyarakat dimudahkan. BPIH tidak membebani," pungkas Saleh.***

Baca Juga: Air Terjun Singokromo 2023, Lihat Fasilitas dan Harga Tiket nya Sekarang

Editor: Mukhtar Bagus Purnomo

Tags

Terkini

X