• Minggu, 29 Januari 2023

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Anggap Belum Waktunya Biaya Haji 2023 Dinaikkan 69,1 Juta

- Rabu, 25 Januari 2023 | 16:30 WIB
Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Jakarta, WartaFavorit.com - Penolakan terhadap usulan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait biaya haji 2023 juga disuarakan oleh para wakil rakyat yang duduk di Senayan.
Mereka menilai usulan kenaikan biaya haji 2023 yang mencapai 69,1 juta tidak bisa langsung diberlakukan tahun ini.
Jika usulan kenaikan biaya haji 2023 sampai disetujui dan dilaksanakan, para wakil rakyat menilai hal tersebut akan merugikan para jamaah calon haji yang dijadwalkan berangkat tahun ini.

Baca Juga: Tips Cara Menangani Burung Murai Batu Malas Gacor
Salah satu pejabat di DPR RI yang menolak rencana kenaikan biaya haji 2023 itu adalah Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII
Menurut Marwan, keputusan pemerintah yang akan menaikkan biaya haji 2023 menjadi 69,1 juta terlalu mendadak sehingga wajar jika membuat para jamaah calon haji resah.
Dilansir dari media resmi DPR RI, jika usulan kenaikan biaya haji 2023 ini sampai disetujui dan dilaksanakan, menurut Marwan, hal tersebut akan merugikan para jamaah calon haji yang berangkat tahun ini.

Baca Juga: Kenduren Wonosalam 2023, Ada Ribuan Buah Durian Yang Akan Dibagikan Gratis, Catat Tanggalnya
“Jika ada perubahan mendadak atas nama Istitoah akan sangat merugikan jamaah yang akan berangkat tahun ini sebab mereka harus menyiapkan dana tambahan dengan kisaran Rp30 jutaan dalam waktu singkat. Bagi mayoritas calon jamaah yang harus menabung bertahun-tahun angka itu cukup besar,” ujar Marwan Dasopang,
Marwan menjelaskan, usulan pemerintah terkait proporsi pembebanan biaya haji 70 : 30 di mana 70% biaya akan ditanggung oleh jamaah dan 30% ditanggung subsidi pemerintah yang diambil dari nilai manfaat BPIH memang proporsi yang ideal.

Baca Juga: Biaya Haji 2023 Naik 69 Juta, Jamaah Calon Haji: Janganlah, Kami Ini Sudah Tua Semua
Proporsi tersebut menurut Marwan memang sesuai dengan prinsip istitoah atau prinsip jika haji hanya bagi mereka yang mampu, tapi ini harus dilakukan dalam jangka waktu panjang dan tidak bisa langsung mendadak seperti sekarang.
“Skema perubahan BPIH tidak bisa dilakukan dengan mendadak dan perlu sosialisasi agar tidak memberatkan jamaah di tahun berjalan,,” kata Marwan.
Marwan juga menegaskan perlu audit pengelolaan dana haji yang saat ini mencapai Rp160 triliun. Menurutnya perlu dipastikan dana yang ditempatkan dalam berbagai platform investasi tersebut benar-benar bisa optimal memberikan nilai manfaat bagi calon jamaah haji Indonesia.
“Hasil audit ini juga memungkinkan munculnya opsi-opsi optimalisasi dana manfaat haji baik dalam bentuk investasi atau yang lain,” pungkasnya.***

Baca Juga: Wisata Ke Pulau Gili Noko, Segini Biaya Yang Harus Disiapkan

Editor: Mukhtar Bagus Purnomo

Tags

Terkini

X